BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dugaan aktivitas siaran langsung (live) di TikTok saat jam kerja yang belakangan viral di media sosial.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Rendi Reswandi menegaskan, disiplin kerja merupakan kewajiban mutlak bagi seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Setiap ASN wajib menjalankan tugas sesuai jam kerja dan tanggung jawabnya. PPPK juga terikat pada aturan yang sama,” kata Rendi, Kamis (16/4/2026).
Dia menekankan, ketentuan disiplin telah diatur secara jelas melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang disiplin ASN, serta Pergub Nomor 47 Tahun 2023 mengenai kode etik dan perilaku. Bahkan, dalam kontrak kerja PPPK, kewajiban menjaga integritas juga menjadi poin penting.
Menanggapi kasus yang viral, BKD Lampung mengaku telah bergerak cepat dengan melakukan pemantauan dan pemanggilan terhadap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Informasi yang beredar menyebutkan, dugaan pelanggaran itu melibatkan ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung.
“Pimpinan OPD sudah kami panggil dan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan,” ujarnya.
Dia memastikan, apabila terbukti ada pelanggaran disiplin—terutama melakukan aktivitas di luar tugas saat jam dinas—maka sanksi akan dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.
“Jika terbukti bersalah, tentu akan dikenakan hukuman disiplin,” tegasnya.
Pemprov juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja ASN. Warga diminta tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran, khususnya penggunaan atribut atau fasilitas dinas untuk aktivitas di luar tugas.
“Silakan laporkan jika ada ASN yang tidak menjalankan tugas di jam kerja. Semua laporan akan kami tindak lanjuti,” jelasnya.
Rendi menambahkan, setiap laporan akan diverifikasi secara menyeluruh, mulai dari waktu kejadian, penggunaan fasilitas dinas, hingga relevansi aktivitas dengan tugas ASN yang bersangkutan.
“Semua harus dipastikan. Apakah terjadi di jam dinas, apakah menggunakan fasilitas kantor, itu yang kami telusuri,” terangnya.
Pemprov menegaskan komitmennya menjaga profesionalisme dan integritas ASN, demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terganggu aktivitas di luar kedinasan. (**)