BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih mengkaji mekanisme pengisian jabatan definitif untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepala Dinas Kehutanan yang hingga kini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt).
Saat ini, posisi Plt Kepala Satpol PP dijabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung M. Firsada. Sementara jabatan Plt Kepala Dinas Kehutanan diemban Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, mengatakan pemerintah belum menentukan mekanisme pengisian kedua jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut. Saat ini, pembahasan masih berlangsung untuk menentukan apakah prosesnya melalui seleksi terbuka (lelang jabatan) atau uji kompetensi (ukom).
“Kami memang sedang membahas pengisian dua jabatan yang masih kosong, yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Satpol PP. Mekanisme yang akan digunakan masih dalam tahap pembahasan,” kata Rendi, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, kedua mekanisme tersebut sama-sama berpeluang diterapkan karena hingga kini belum ada keputusan final dari pemerintah.
“Keduanya memiliki peluang dan sampai saat ini belum diputuskan,” jelasnya.
Rendi menerangkan, penentuan mekanisme pengisian jabatan juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja organisasi, termasuk capaian sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang baru memperoleh akreditasi A.
Karena itu, evaluasi kinerja tetap menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Evaluasi setiap tiga bulan dan enam bulan tetap dilakukan. Jadi, keputusan mengenai mekanisme pengisian jabatan akan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut,” ujarnya.
Terkait jadwal pengisian jabatan definitif, Rendi mengaku belum dapat memastikan kapan proses itu akan dimulai.
“Untuk waktunya belum bisa dipastikan. Yang jelas evaluasi terhadap kinerja UPTD sudah dilakukan dan akan terus berlanjut sesuai tahapan evaluasi tiga bulanan maupun enam bulanan,” katanya.
Meski dua jabatan strategis tersebut masih dipimpin pelaksana tugas, Rendi memastikan pelayanan dan pelaksanaan program di kedua perangkat daerah tetap berjalan normal.
“Kinerjanya masih sesuai target dan tidak ada permasalahan,” tegasnya.
Menanggapi batas waktu penugasan Plt, Rendi menjelaskan bahwa penunjukan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta tetap dievaluasi secara berkala.
“Penugasan Plt bergantung pada kebutuhan organisasi. Kinerjanya juga terus dievaluasi setiap tiga bulan dan enam bulan,” tutupnya. (**)