BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan alokasi dana hibah sekitar Rp35 miliar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan sejumlah Kejaksaan Negeri masih memiliki dasar hukum dan telah disusun sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan hibah tersebut diberikan dalam bentuk uang, bukan barang atau pekerjaan. Menurutnya, regulasi Kementerian Dalam Negeri masih membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan hibah kepada instansi vertikal sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah dan instansi vertikal itu masih dimungkinkan. Selama masih sesuai ketentuan APBD dan regulasi Kemendagri, hibah kepada instansi vertikal masih diperbolehkan sepanjang ada usulan dan permohonan,” jelas Marindo, Senin (3/8/2026).
Ia mengatakan usulan hibah kepada instansi vertikal masih tercantum dalam APBD Provinsi Lampung sehingga pelaksanaannya dinilai tidak bertentangan dengan mekanisme penganggaran daerah.
Menurutnya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan instansi vertikal dapat menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Usulan hibah kepada instansi vertikal masih ada di APBD Provinsi Lampung. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjaga agar instansi vertikal tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan Forkopimda di Provinsi Lampung,” katanya.
Saat dimintai keterangan mengenai besaran pasti hibah maupun rincian skema pelaksanaannya, Marindo mengaku belum mengingat secara detail.
“Saya belum hafal. Silakan dicek ke Bappeda atau BPKAD,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah kebijakan hibah kepada instansi vertikal kembali menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, mengimbau pemerintah daerah menghentikan pemberian hibah maupun tunjangan kepada instansi vertikal karena lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya telah memperoleh pendanaan melalui APBN.
Dalam kajian mengenai pengelolaan belanja hibah daerah, KPK juga mengidentifikasi sejumlah potensi risiko, mulai dari konflik kepentingan, pendanaan ganda antara APBN dan APBD, lemahnya sinkronisasi pencatatan hibah, hingga peluang penyalahgunaan anggaran apabila tata kelolanya tidak diperketat.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 18 paket kegiatan yang dialokasikan sebagai hibah untuk Kejati Lampung dan sejumlah Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota dengan total nilai sekitar Rp35 miliar.
Alokasi terbesar digunakan untuk renovasi Gedung Serba Guna Kejati Lampung senilai Rp13,49 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi kantor Kejari di Metro, Bandarlampung (Cabang Panjang), Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Mesuji, Pringsewu, Way Kanan, Lampung Selatan, Tanggamus, hingga rumah dinas dan rumah negara milik Kejati Lampung.