BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Pemerintah Provinsi Lampung mulai memetakan kebutuhan air permukaan dari berbagai sektor usaha sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan akibat fenomena El Nino.
Pendataan yang dilakukan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) itu menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan air di seluruh wilayah Lampung. Data tersebut juga akan digunakan untuk menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air serta menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran.
Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Yanyan Ruchyansyah, saat membacakan sambutan Gubernur Lampung pada Sosialisasi Langkah Antisipasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Kamis (6-8-2026), mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi tantangan nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, perubahan pola musim, curah hujan yang tidak menentu, hingga meningkatnya ancaman kekeringan menjadi dampak yang harus diantisipasi bersama.
“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan pertumbuhan industri dan perkebunan yang terus berkembang, Lampung memiliki tanggung jawab besar menjaga keberlanjutan sumber daya air. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Yanyan.
Ia menjelaskan, fenomena El Nino diperkirakan memicu penurunan debit sungai, berkurangnya cadangan air di embung, serta meningkatnya kebutuhan air baku. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, industri, peternakan, pertambangan, pembangkit listrik, hingga aktivitas ekonomi lainnya.
Yanyan menambahkan, pemerintah pusat juga terus memperkuat ketahanan air dan pangan nasional. Salah satunya melalui peresmian lima bendungan oleh Presiden RI pada 10 Juli 2026. Di sisi lain, Kementerian Pertanian telah meminta pemerintah daerah memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersedia.
Melalui pendataan kebutuhan air yang dilakukan Dinas PSDA, pemerintah akan mengidentifikasi wilayah dan sektor usaha yang berpotensi mengalami defisit air saat musim kemarau. Hasilnya akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak seluruh perusahaan berpartisipasi aktif dengan menyampaikan data kebutuhan air secara lengkap dan akurat.
“Dengan kerja sama yang baik, saya yakin kita dapat mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif, menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Lampung, Hermawan, mengatakan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah.
“Kondisi ini menjadi tantangan nyata, tidak hanya terhadap sektor pertanian, tetapi juga bagi ketersediaan air bersih dan kebutuhan air untuk berbagai sektor usaha,” jelas Hermawan.
Ia menerangkan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai dampak El Nino sekaligus menghimpun data pemanfaatan air permukaan dari berbagai sektor usaha di Lampung.
Menurutnya, kebutuhan air terus meningkat seiring berkembangnya sektor pembangkit listrik, perkebunan, industri kelapa sawit, industri gula, industri tapioka, peternakan, hingga pertambangan. Karena itu, pemerintah memerlukan data penggunaan air yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Data ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan agar benar-benar tepat sasaran, baik dalam pengelolaan sumber daya air maupun pembangunan infrastruktur pendukung,” katanya.
Hermawan menambahkan, pendataan tersebut juga akan mendukung perencanaan pembangunan embung, jaringan air, serta kebijakan adaptasi perubahan iklim yang mampu menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Ia mengajak seluruh instansi dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dengan memberikan data penggunaan air yang sesuai kondisi di lapangan.
“Mari kita berikan informasi dan data riil agar dapat dirumuskan menjadi langkah-langkah taktis yang adil, tidak mengganggu iklim investasi, namun tetap menjaga kelestarian sumber daya air,” tutupnya. (**)