BANDARLAMPUMG (Pusiban.id)–Kursi Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Lampung segera berganti. Pemerintah Provinsi Lampung mulai membuka seleksi terbuka untuk mencari pejabat yang akan menduduki jabatan tersebut setelah masa tugas Edwin Rusli berakhir.
Edwin Rusli dijadwalkan mengakhiri masa tugasnya pada 31 Agustus 2026. Sehari setelahnya, tepat 1 September, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Lampung dipastikan memasuki masa kekosongan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprov Lampung menerbitkan pengumuman seleksi pada Kamis (27-8-2026).
Pendaftaran calon peserta dibuka mulai 27 Agustus hingga 10 September 2026.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Rendi Reswandi mengatakan, seleksi untuk jabatan tersebut memang sengaja dipercepat karena posisi Kepala Dinas Kesehatan memiliki kualifikasi yang lebih spesifik dibanding sejumlah jabatan lainnya.
“Mulai hari ini, kami sudah melakukan seleksi terbuka untuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, guna mengisi jabatan yang akan kosong pada tanggal 1 September 2026,” kata Rendi.
Menurut dia, persyaratan khusus di bidang kesehatan membuat tidak seluruh pejabat memenuhi syarat untuk ikut dalam perebutan kursi tersebut. Karena itu, proses seleksi Kadinkes didahulukan.
“Untuk jabatan yang lain saat ini sedang kami proses. Dinas Kesehatan ini didahulukan karena sifatnya khusus. Tidak semua orang bisa mendaftar sebagai Kepala Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Dalam seleksi ini, posisi yang diperebutkan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi peserta adalah memiliki pendidikan minimal S-1 atau D-IV di bidang kesehatan.
Selain itu, peserta harus memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) dan pengalaman dalam jabatan yang relevan sekurang-kurangnya lima tahun.
Pembukaan seleksi Kadinkes sekaligus menunjukkan Pemprov Lampung mulai menata sejumlah jabatan pimpinan yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas.
Meski demikian, belum semua jabatan tersebut akan langsung dilelang. Untuk posisi Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Satpol PP Lampung, misalnya, pemerintah masih mengkaji mekanisme pengisiannya.
Rendi mengatakan, ada dua opsi yang sedang dibahas, yakni melalui *job fit* atau uji kesesuaian dan melalui seleksi terbuka.
“Untuk posisi tersebut, saat ini masih dijabat oleh Plt masing-masing. Pemerintah Provinsi sedang melakukan pembahasan dan memproses mekanismenya, apakah nanti akan melalui job fit atau seleksi terbuka (selter),” ujarnya.
Di sisi lain, isu mengenai kemungkinan seorang perwira Polri berpangkat AKBP menduduki jabatan Kasatpol PP Lampung juga belum masuk ke meja proses resmi Pemprov Lampung.
Rendi memastikan sampai Kamis (27/8/2026), belum ada tahapan yang dilakukan terkait rencana tersebut.
“Sampai hari ini, belum ada proses terkait hal tersebut,” tegasnya.
Mengenai kemungkinan personel TNI atau Polri beralih status untuk mengisi jabatan di pemerintah daerah, Rendi mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa dipastikan begitu saja dan harus melihat ketentuan yang berlaku.
“Kita harus melihat regulasinya terlebih dahulu, seperti apa aturan pelaksanaannya di daerah. Saya belum bisa memastikannya karena memang proses (pengajuannya) belum ada,” katanya.
Dengan belum adanya proses tersebut, isu penempatan perwira Polri sebagai Kasatpol PP Lampung sejauh ini masih sebatas wacana dan belum menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan yang berjalan di Pemprov Lampung.
Pemprov Lampung, kata Rendi, akan menyampaikan perkembangan apabila proses pengisian jabatan tersebut telah memasuki tahapan resmi.