BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung memastikan anggaran belanja pegawai untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam kondisi aman hingga tahun anggaran 2027.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyusul hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas kondisi keuangan daerah dan kebijakan belanja pegawai.
“Hasil hearing dengan Komisi II DPR RI kemarin, Pemerintah Provinsi Lampung telah memastikan bahwa anggaran belanja pegawai untuk ASN kita dalam kondisi aman. Anggaran ini mencakup seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK,” kata Marindo, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov Lampung telah menghitung kebutuhan anggaran seluruh ASN, termasuk ribuan PPPK yang sebagian besar berasal dari tenaga pendidik.
“Terkait PNS maupun PPPK, khususnya untuk tenaga pendidik atau guru, insyaallah dari sisi penganggaran untuk tahun 2027 masih aman. Anggaran untuk PNS dan PPPK di Provinsi Lampung dipastikan aman,” ujarnya.
Marindo mengatakan, selama ini pemerintah daerah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD pada 2027.
Namun dalam pembahasan bersama pemerintah pusat, banyak daerah dinilai mengalami kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, terutama setelah pengangkatan PPPK secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.
“Berdasarkan hasil RDP kemarin, pemerintah pusat akan kembali mengeluarkan regulasi baru. Hampir semua daerah mengalami kesulitan memenuhi batas maksimal belanja pegawai 30 persen tersebut,” jelasnya.
Menurut Marindo, regulasi baru tersebut akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan belanja pegawai di atas 30 persen dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi APBD.
“Oleh karena itu nanti akan terbit regulasi terbaru yang memperkenankan daerah untuk menganggarkan belanja pegawai lebih dari 30 persen, namun dengan syarat harus tetap memastikan prinsip-prinsip APBD berjalan efektif dan efisien,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Marindo juga menegaskan Pemprov Lampung tidak lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer baru, termasuk untuk kebutuhan tenaga guru.
“Kami pastikan bahwa memang tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tenaga honorer yang sebelumnya bekerja di lingkungan Pemprov Lampung telah mendapatkan penyelesaian status melalui skema PPPK.
“Termasuk untuk posisi guru, tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Tenaga honorer yang sudah ada semuanya telah diangkat menjadi PPPK, baik sebagai PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Marindo berharap kepastian anggaran tersebut dapat memberikan rasa tenang bagi ASN, khususnya tenaga pendidik, sehingga dapat lebih fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kepastian ini, kami berharap seluruh ASN dapat bekerja dengan tenang karena pemerintah telah memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi hak-hak mereka,” pungkasnya. (**)