BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Akademisi Universitas Lampung (Unila) Vincensius Soma Ferrer menyoroti pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 di Kotabaru, Lampung Selatan, yang belum rampung meski masa kontraknya telah berakhir.
Soma meminta pemerintah tidak menjadikan percepatan penyelesaian pembangunan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurut dia, kualitas bangunan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan harus tetap menjadi prioritas.
Baca juga: Kontrak Berakhir, Pembangunan Sekolah Rakyat di Kotabaru Masih Dikebut
“Jangan hanya mengejar cepat selesai, tetapi kualitas pembangunan kemudian diabaikan. Yang harus dipastikan adalah bangunan selesai sesuai standar dan target yang memang sudah dituangkan dalam perencanaan,” kata Soma, Rabu (19/8/2027).
Menurut dia, pemerintah saat ini menghadapi dua pekerjaan penting dalam memastikan operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal. Pertama, menyelesaikan pembangunan fisik. Kedua, memastikan keterbatasan fasilitas tidak berdampak terhadap kualitas pembelajaran siswa.
Ia menilai, keberadaan Sekolah Rakyat tidak semata-mata berkaitan dengan tersedianya gedung. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan ruang belajar, sarana pembelajaran, keamanan, kenyamanan, hingga keseluruhan ekosistem pendidikan dapat mendukung proses belajar siswa.
“Artinya, dalam segala keterbatasan yang ada, proses pembelajaran harus tetap optimal. Pemerintah melalui pengelola Sekolah Rakyat harus mengoptimalkan kenyamanan, keamanan dan keseriusan belajar siswa,” jelasnya.
Dengan demikian, keterlambatan pembangunan fisik tidak boleh sampai mengurangi hak siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dia juga mendorong pemerintah terbuka mengenai kondisi pembangunan yang belum selesai. Pemerintah, perlu memiliki rencana transisi yang jelas selama fasilitas belum sepenuhnya tersedia.
“Harus ada transition plan ke depan. Masyarakat perlu tahu fasilitas apa yang belum selesai, bagaimana target penyelesaiannya, serta bagaimana layanan pendidikan diberikan selama masa transisi,” sebutnya.
Menurut dia, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui tahapan yang akan dilakukan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan di tengah keterbatasan infrastruktur.
Ia menegaskan, persoalan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada penyelesaian gedung. Pemerintah harus memastikan seluruh ekosistem pendidikan disiapkan secara menyeluruh sehingga program tersebut benar-benar mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
“Yang harus dijawab pemerintah bukan hanya gedungnya, tetapi seluruh ekosistem pendidikannya yang memang harus disiapkan secara menyeluruh,” tuturnya.
Vincensius berharap pemerintah belajar dari pelaksanaan sejumlah program unggulan sebelumnya agar proses persiapan hingga masa transisi Sekolah Rakyat dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Sebab, pendidikan merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang tidak seharusnya terganggu hanya karena persoalan kesiapan fasilitas.
“Harus ada kepastian terkait infrastruktur penunjang, baik gedung kelas yang selesai 100 persen maupun ekosistem yang lebih luas guna menjamin kepastian kualitas pendidikan siswa,” tutupnya. (**)