SUKADANA (Pusiban.id)–Dugaan bagi-bagi paket proyek mencuat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Timur. Pembagian paket tersebut disebut-sebut dilakukan oleh ajudan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Lampung Timur, Priadiartha Ramadheni.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah paket pekerjaan diduga dibagikan kepada kontraktor tertentu melalui ajudan Plt Kadis PU.
Kondisi tersebut memicu keluhan dari kalangan kontraktor lain yang merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama.
Dugaan itu juga menimbulkan sorotan karena disebut hanya menguntungkan kontraktor yang memiliki kedekatan dengan lingkungan Plt Kadis PU Lampung Timur.
Tak hanya itu, seorang kontraktor disebut bisa mendapatkan lebih dari satu paket pekerjaan. Jika informasi tersebut benar, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pengadaan sekaligus memunculkan dugaan praktik kolusi dan nepotisme.
Salah satu sumber yang mengetahui kondisi internal Dinas PU Lampung Timur membenarkan adanya pembagian paket yang dilakukan oleh ajudan Plt Kadis PU.
Menurut sumber tersebut, rama dalam beberapa waktu terakhir disebut jarang berada di kantor. Kondisi itu membuat urusan pembagian paket proyek justru banyak dilakukan oleh ajudannya yang disebut merupakan oknum TNI.
“Memang jarang ngantor dia. Jadi yang membagikan proyek justru ajudannya,” kata sumber tersebut, Kamis (24/9/2026).
Sumber itu menyebut, kondisi tersebut telah menjadi keluhan sejumlah kontraktor. Mereka mempertanyakan mekanisme pembagian pekerjaan yang dinilai tidak memberikan kesempatan secara adil.
“Yang mengeluh banyak. Ada kontraktor yang tidak mendapatkan kesempatan, sementara yang dekat bisa mendapatkan lebih dari satu paket,” ungkapnya.
Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama untuk memastikan proses pengadaan proyek di Dinas PU Lampung Timur berjalan sesuai aturan, transparan dan tidak dipengaruhi hubungan kedekatan.
Sumber tersebut juga meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi mengenai dugaan pembagian paket tersebut.
Menurut dia, pengawasan penting dilakukan sejak proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Sebab, jika proses awalnya bermasalah, kualitas pekerjaan yang dihasilkan juga dikhawatirkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sayangnya hingga berita ini terbitkan belum ada konfirmasi dari Plt Kadis PU terkait kabar tersebut. (**)