BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung menambah anggaran untuk mendukung pengadaan tanah dalam proyek pelebaran jalan RE Martadinata-Lempasing-Padangcermin.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung mendapat tambahan sekitar Rp35 miliar melalui APBD Perubahan 2026.
Anggaran tersebut diperlukan karena alokasi awal sebesar Rp25 miliar yang disiapkan pada APBD Murni 2026 diperkirakan belum mampu memenuhi kebutuhan pembebasan lahan.
Kepala Dinas BMBK Lampung M. Taufiqullah mengatakan tambahan anggaran disiapkan setelah dilakukan penghitungan berdasarkan kondisi dan kebutuhan lahan di lapangan.
“Pada APBD Murni kita hanya sediakan Rp25 miliar. Kita coba hitung-hitung masih kurang, maka kita perlukan tambahan sekitar Rp30 miliar untuk pengadaan tanahnya,” kata Taufiqullah, Kamis (1/10/2026).
Proyek tersebut berdampak pada ratusan bidang tanah. Di wilayah Bandarlampung terdapat 184 bidang, sedangkan di Kabupaten Pesawaran terdapat 174 bidang yang masuk dalam kebutuhan pengadaan tanah.
Tahapan di Pesawaran saat ini sudah lebih jauh. Sebanyak 103 dari 174 bidang telah selesai menjalani penilaian oleh tim appraisal dan masuk dalam daftar nominatif.
“Teman-teman di P2T Pesawaran sudah mengumumkan untuk 103 bidang yang sudah dinilai. Daftar nominatifnya sudah dikeluarkan, kemudian sudah di-appraise. Sudah ada musyawarah bentuk ganti rugi untuk 103 bidang itu,” jelas Taufiqullah.
Menurut dia, sebagian besar pemilik lahan telah menerima nilai yang ditetapkan berdasarkan hasil appraisal. Meski demikian, beberapa pemilik masih menyampaikan keberatan.
Persoalan tersebut di antaranya berkaitan dengan perbedaan luasan tanah serta bangunan yang belum tercantum dalam penilaian.
“Alhamdulillah hampir sebagian menerima harga tersebut. Hanya ada beberapa yang masih komplain. Ini terkait dengan belum bersedia untuk dibebaskan karena lebih kepada persoalan luasan. Ada juga beberapa bangunan yang tidak dinilai,” jelasnya.
BMBK selanjutnya akan melakukan pendataan dan pemeriksaan kembali terhadap objek yang menjadi bagian dari pembebasan lahan.
Sementara di Bandarlampung, tahapan pengadaan tanah masih berlangsung. Dari 184 bidang yang terdampak, sebanyak 29 bidang sudah masuk tahap appraisal.
“Kalau untuk di Bandar Lampung, dari 184 bidang, 29 bidang sudah masuk dalam appraisal. Masih dihitung, jadi masih proses,” kata Taufiqullah.
Selain proses penilaian, terdapat persoalan hukum yang masih harus diselesaikan pada sejumlah objek. BPN masih meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Lampung terkait status kepemilikan dan bangunan yang berada di dalam garis sempadan bangunan.
“Teman-teman dari BPN masih meminta legal opinion dari Kejati terkait dengan kepemilikan. Karena sebagian besar bangunan itu masuk di dalam garis sempadan bangunan yang dikeluarkan oleh wali kota. Nah, ini dapat dibayarkan atau tidak, ini lagi kita minta opinion dari Kejaksaan,” ujarnya.
Taufiqullah menjelaskan nilai ganti rugi setiap bidang nantinya berbeda. Penentuan nilai bergantung pada hasil appraisal, lokasi serta jenis dan pemanfaatan tanah.
“Nilai appraisal per meter macam-macam, tidak bisa diratakan. Yang pertama tergantung wilayahnya. Kemudian berbeda biasanya nilai antara tanah tegalan atau tanah yang bisa langsung dipakai untuk perumahan dengan tanah untuk pertanian, misalnya ladang dan sebagainya. Itu berbeda harganya,” terangnya.
Di sisi pekerjaan fisik, pelebaran jalan pada dua paket proyek tersebut telah mencapai sekitar 40 persen.
Pengerjaan ruas Bandarlampung dan Pesawaran berjalan secara bertahap. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi lalu lintas di jalur yang menjadi akses utama masyarakat tersebut.
“Untuk progres fisiknya, perbaikan dan pelebaran jalannya hampir sama antara yang Bandar Lampung dan Pesawaran. Ini kan dua paket juga. Sekitar 40 persen,” ujarnya.
Tingginya arus kendaraan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana proyek. Jalur RE Martadinata-Lempasing-Padang Cermin belum memiliki akses alternatif yang memadai, sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan secara penuh dalam waktu bersamaan.
“Daerah sana trafiknya tinggi. Kesulitan kita, teman-teman pelaksana di sana, ketika kita bangun, kita juga harus menjaga supaya trafiknya tidak berhenti atau stuck. Sedangkan itu jalur satu-satunya, tidak punya jalur lain,” kata Taufiqullah.
Dia menjelaskan, pengguna jalan dari Padang Cermin menuju Lempasing maupun arah sebaliknya masih bergantung pada jalur tersebut. Penggunaan rute lain akan membuat perjalanan harus memutar lebih jauh.
“Kalau kita ada jalur lain, mungkin dari Padang Cermin lewat Lempasing, dan itu jauh mutarnya. Kita tidak punya jalur lain selain jalur itu,” jelasnya.
Karena itu, pengerjaan dilakukan secara parsial dengan menyesuaikan kondisi arus kendaraan. BMBK berupaya menjaga agar proyek tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi.
“Supaya ekonomi tetap bergerak, supaya lalu lintas tetap bisa berjalan normal, jadi kita melakukan yang bisa kita lakukan. Jadi sebagian-sebagian,” ujar Taufiqullah.
Pola tersebut membuat percepatan pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Meski begitu, Taufiqullah menilai progres proyek hingga saat ini masih berjalan dengan baik.
“Ini yang membuat progres pekerjaan kita tidak cepat-cepat langsung bisa cepat terlaksana. Namun demikian, itu sudah bagus,” pungkasnya. (**)