BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Lampung menghadapi persoalan yang tak bisa diselesaikan hanya dengan memastikan stok tersedia. Temuan barcode ganda, ketidaksesuaian data kendaraan, hingga antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Temuan itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Komisi XII DPR RI bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di sejumlah SPBU di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dan SPBU 23.351.01 di Rajabasa, Bandarlampung, Jumat (9/10/2026).
Dalam sidak tersebut, rombongan menemukan data kendaraan yang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan untuk mengakses BBM subsidi. Bahkan, satu kendaraan diketahui memiliki tiga hingga empat salinan QR Code dalam bentuk tangkapan layar.
Temuan ini menjadi catatan serius di tengah antrean kendaraan yang terus mengular, terutama untuk mendapatkan solar bersubsidi. Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak BBM yang tersedia, melainkan bagaimana sistem pengawasan memastikan bahan bakar tersebut benar-benar diterima oleh konsumen yang berhak.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menilai, panjangnya antrean juga berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan pemeriksaan kendaraan di SPBU.
Menurut dia, pengisian BBM untuk kendaraan dengan kapasitas 40–45 liter semestinya dapat diselesaikan sekitar lima menit apabila proses pelayanan berjalan efektif. Namun, dalam peninjauan tersebut, waktu tunggu di sejumlah titik mencapai 10 hingga 20 menit.
Salah satu kendalanya adalah keterbatasan operator yang harus melayani beberapa jalur pengisian sekaligus. Pemeriksaan QR Code dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang baru dilakukan ketika kendaraan sudah berada di depan pompa turut memperlambat pelayanan.
Putri menyarankan agar verifikasi dilakukan sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian. Dengan begitu, kendaraan yang dokumennya tidak sesuai dapat diketahui lebih awal tanpa menghambat antrean.
“Jadi, sebelum mobil masuk, seharusnya dicek terlebih dahulu. Tadi bahkan kami menemukan data kendaraan yang tidak sesuai,” ujarnya.
Namun, persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada lambatnya proses pemeriksaan. Keberadaan sejumlah salinan QR Code dalam bentuk tangkapan layar juga menjadi perhatian karena membuka celah penyalahgunaan apabila petugas tidak memastikan kesesuaian kode dengan kendaraan yang datang.
Komisi XII mendorong konsumen menggunakan aplikasi MyPertamina saat proses verifikasi. Sistem QR Code yang dapat menampilkan foto kendaraan diharapkan membantu petugas mencocokkan identitas kendaraan dengan data yang terdaftar.
Meski demikian, temuan barcode ganda dan ketidaksesuaian data tersebut menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi pemeriksaan di lapangan. Sebab, sistem digital hanya akan efektif apabila proses verifikasi benar-benar dijalankan dan setiap ketidaksesuaian ditindaklanjuti.
Putri mengatakan, Komisi XII telah menyampaikan masukan kepada Pertamina Patra Niaga agar melakukan pembinaan terhadap mitra pengelola SPBU, khususnya dalam tata kelola pelayanan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Ia juga mengungkapkan, sekitar 80 hingga 91 SPBU di Lampung telah mendapat teguran terkait persoalan pengawasan. Sebagian kasus, kata dia, telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Angka tersebut menunjukkan persoalan pengawasan bukan sekadar temuan dalam satu kali sidak. Namun, tanpa penjelasan lebih terperinci mengenai jenis pelanggaran, waktu pemberian teguran, dan hasil penanganannya, tingkat kepatuhan SPBU serta efektivitas tindak lanjut belum dapat diukur secara menyeluruh.
Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, antrean yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan kekurangan pasokan BBM.
Menurut Mirza, stok BBM di Lampung masih aman. Namun, peningkatan kebutuhan belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi pelayanan di SPBU.
“Antrean kendaraan meningkat hampir 23 sampai 26 persen, sementara biasanya kita tidak menangani volume sebanyak ini,” ujarnya.
Pemprov Lampung berencana mendorong pembenahan standar operasional prosedur (SOP) SPBU, mencegah kecurangan, dan memperketat pengawasan agar BBM bersubsidi tidak disalurkan kepada kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan.
Mirza juga menyatakan pemerintah daerah siap membantu Pertamina memeriksa kesesuaian data STNK dengan kendaraan sebelum aturan resmi mengenai pemeriksaan tersebut diterbitkan.
Langkah itu diharapkan memperkuat pengawasan di tingkat operasional. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada mekanisme pemeriksaan, kesiapan petugas, serta konsistensi penerapan aturan di seluruh SPBU.
Sementara itu, usulan penambahan kuota BBM subsidi untuk Lampung masih dikaji Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengatakan, usulan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan BBM secara nasional.
“Tambahan kuota masih kami kaji secara nasional. Prosesnya masih berjalan dan nanti akan kami perbarui,” katanya.
Putri menyebut kuota BBM yang tersedia saat ini telah terserap sekitar 80 persen. Evaluasi penambahan kuota diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kendati demikian, penambahan kuota tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila pengawasan distribusi masih menyisakan celah. Ketersediaan pasokan perlu berjalan beriringan dengan ketepatan verifikasi kendaraan, perbaikan pelayanan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.
Terkait dugaan penyimpangan berupa modifikasi tangki dan penimbunan BBM, Eman menegaskan penindakan merupakan ranah aparat penegak hukum. BPH Migas, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan usaha untuk meminimalkan praktik tersebut.
Sidak Komisi XII DPR RI bersama Pemprov Lampung itu akhirnya membuka dua persoalan yang saling berkaitan: pelayanan SPBU yang belum optimal dan pengawasan distribusi BBM subsidi yang masih menghadapi tantangan.
Di tengah antrean panjang dan temuan ketidaksesuaian data, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya menjaga agar stok tidak kosong. Lebih mendasar dari itu, memastikan sistem pengawasan bekerja, menelusuri setiap indikasi penyimpangan, dan menjamin subsidi negara tidak salah sasaran.
Sebab, ketika satu kendaraan dapat memiliki beberapa salinan QR Code dan data kendaraan ditemukan tidak cocok, persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang. Yang perlu dipastikan adalah seberapa efektif sistem pengawasan mencegah celah tersebut dimanfaatkan. (**)